Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan 2020 Untuk Perusahaan

Memang kenaikan iuran bpjs tidak berdampak apa apa bagi buruh yang selama ini mendapat tunjangan bpjs 4 dari perusahaan kecuali upahnya di atas rp 8 juta.

Kenaikan iuran bpjs kesehatan 2020 untuk perusahaan. Kenaikan ini akan dikenakan untuk kelas i menjadi rp 160 ribu dan kelas ii menjadi rp 110 ribu. Kenaikan itu sendiri untuk menutup defisit bpjs kesehatan yang makin membesar. Sedangkan perusahaan membayar rp 140 000 sehingga jumlah iuran bpjs ketenagakerjaan bulanan yang dibayar adalah rp 210 000. Kenaikan iuran kini menjadi sebuah keniscayaan yang harus diterima masyarakat.

Sedangkan untuk januari februari dan maret 2020 iuran bagi peserta pbpu dan bp yakni sebesar. Tren surplus juga akan berlanjut di tahun tahun berikutnya. Bahkan bpjs kesehatan sendiri sudah mengingatkan kembali adanya kenaikan ini pada 1 januari 2020. Persoalan yang terjadi adalah saat ini masih banyak buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha tanpa fasilitas tunjangan jaminan kesehatan.

Sedangkan kenaikan iuran bpjs kesehatan menurut estimasi kemenkeu akan mendatangkan surplus pada tahun 2020 sebesar rp 17 triliun sehingga mampu menambal defisit tahun sebelumnya. Menyambut tahun 2020 dunia usaha dipaksa menerima kado pahit dua kebijakan pemerintah bersamaan yaitu kenaikan upah minimum dan kenaikan iuran bpjs kesehatan yang keduanya mulai efektif berlaku per 1 januari beban perusahaan untuk gaji dan. Jika anda berpenghasilan rp 15 juta anda tetap membayar rp 210 000 dengan pembagian sama seperti batas maksimal. Rp 42 000 00 per orang per bulan dengan manfaat.

Jakarta cnbc indonesia pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan iuran bpjs. Meskipun segmen ppu perusahaan iuran nya tetap 5 persen dari upah upah pokok tunjangan tetap dengan ketentuan 4 di bayarkan oleh perusahaan dan. Dirut bpjs kesehatan fachmi idris menyebut bila iuran tidak di naikan maka defisit bpjs kesehatan akan tembus rp 77 9 triliun pada 2024. Kenaikan iuran bpjs kesehatan tertuang dalam peraturan presiden perpres nomor 64 tahun 2020.