Iuran Wajib Bpjs Ketenagakerjaan

Dikutip dari pasal 13 pp nomor 49 tahun 2020 jakarta selasa 8 9 2020 syarat untuk mendapatkan keringanan iuran jkk dan jkm yaitu melunasi iuran jkk dan iuran jkm sampai dengan bulan juli 2o2o.

Iuran wajib bpjs ketenagakerjaan. Program dan juga besaran iuran bpjs ketenagakerjaan. Relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan ujarnya. Maka iuran yang dibayar tiap bulan adalah rp. Direktur utama bp jamsostek agus susanto mengungkap hal ini ketika menghadiri sosialisasi kebijakan keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan jamsostek di tengah pandemi covid 19 ini rabu 9 9.

Pemberi kerja wajib memungut iuran jp dari pekerja sebesar satu persen. Sejak pt jamsostek bertransformasi menjadi bpjs ketenagakerjaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan perusahaan dan pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta bpjs ketenagakerjaan. Misal jika dalam sebulan anda menerima upah rp15 juta maka anda hanya membayar rp 300 000. Perusahaan wajib membayar 3 7 iuran dari gaji anda.

Bpjs ketenagakerjaan tidak akan terbebani dengan adanya pengurangan ini dia dalam kondisi yang baik secara keuangan. Jika anda bekerja di perusahaan anda tidak membayar penuh iuran bpjs ketenagakerjaan. Toh kalau ternyata terbebani pun ada backup dari pemerintah bagaimana pun kan ada dalam satu ekosistem jaminan sosial yang dikelola pemerintah ujarnya. Salah satu yang terpenting adalah jenis layanan serta besaran iuran yang akan dikenakan bagi peserta bpjs ketenagakerjaan itu sendiri.

Jadi kalau dia tidak mengiur karena nunggak itu kita masih bisa tolerir karena dia sebenarnya masih peserta bpjs kata menteri ketenagakerjaan ida fauziyah di jakarta selasa. Pp relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan akhirnya diteken jokowi ini poin poin pentingnya. Selain itu faisal menilai bahwa semestinya memang terdapat keringanan iuran bp jamsostek seiring menurunnya risiko. Pelanggan bpjs ketenagakerjaan dok.

Terkait dengan peralihan yang dilakukan pemerintah pada bpjs ketenagakerjaan sejumlah kebijakan juga tentu akan ikut terjadi di dalamnya. Iuran bpjs ketenagakerjaan pph 21. Sementara iuran jp yang menjadi kewajiban pemberi kerja sebesar dua persen dari upah pekerja.