Iuran Bpjs Kesehatan Agustus 2020

Termasuk hasil putusan mahkamah agung ma yang menolak gugatan uji materi kedua terhadap kenaikan iuran bpjs kesehatan.

Iuran bpjs kesehatan agustus 2020. Kami memproyeksikan berdasarkan baseline data juli 2020 surplus arus kas bpjs kesehatan pada akhir 2020 itu rp2 56 triliun. Berdasarkan data bpjs kesehatan jumlah peserta jaminan kesehatan yang termasuk kategori ppu per 31 agustus 2019 sebesar 51 7 juta orang yang mencakup 17 4 juta pns anggota tni dan polri dan 34 2 juta pegawai bumn dan karyawan perusahaan swasta. Bpjs kesehatan sendiri telah menerima iuran penerima bantuan iuran pbi dibayar di muka dari pemerintah senilai rp36 44 triliun pada agustus 2020 untuk pembayaran januari september. Ratusan peserta bpjs kesehatan cabang makassar mengajukan relaksasi iuran.

Iuran bpjs kesehatan peserta mandiri akan naik per juli 2020 menjadi rp42 000 untuk kelas iii. Dengan putusan ma ini maka peraturan presiden perpres nomor 64 tahun 2020 yang mengatur iuran baru tetap berlaku. Data tersebut dihimpun bpjs kesehatan cabang makassar per 29 agustus 2020. 188 000 peserta mandiri tunggak iuran bpjs kesehatan kalteng tekor rp130 miliar antara kamis 27 agustus 2020 05 50 wib pelayanan bpjs kesehatan.

Makassar sebanyak 742 peserta bpjs kesehatan cabang makassar meliputi kota makassar kabupaten maros kabupaten takalar kabupaten pangkep dan kabupaten gowa mengajukan relaksasi pembayaran iuran yang menunggak. Sementara iuran bpjs kesehatan kelas i serta kelas ii berubah menjadi rp150 000 dan rp100 000. Direktur keuangan dan investasi bpjs kesehatan kemal imam santoso. Terakhir pada juli desember bpjs kesehatan menggunakan proyeksi berdasarkan perpres 64 2020 saat besaran iuran kembali naik.

Tempo co jakarta bpjs kesehatan menyatakan tunduk terhadap seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan iuran tersebut berlaku bagi peserta bukan penerima upah pbpu dan peserta bukan pekerja. Adapun kenaikan ini tertuang dalam peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.